Aktivis Kemanusiaan Dwi Prihandini Keliling Maluku, Ini yang Dilakukannya Saat Ketemu Penyintas Disabilitas
mangentemaluku.com - Dwi Prihandini, seorang aktivis kemanusiaan, telah mengabdi selama sembilan tahun untuk memberikan bantuan kepada penyintas disabilitas di berbagai pulau di Maluku.
"Di tahun 2024 ini, ada 23 temuan baru dengan 11 orang disabilitas di Pulau Manipa, Seram Bagian Barat, yang menerima alat bantu jalan berupa tongkat serta santunan,' ujarnya kepada mangentemaluku.com, Rabu, 15 Mei 2024.
Menurut dia, di Kabupaten Maluku Tengah, satu orang disabilitas mendapatkan tongkat ketiak dan santunan, sementara satu orang di Batu Merah, Kota Ambon, mendapatkan tongkat jalan.
Selain di Maluku Tengah dan Kota Ambon, bantuan juga diberikannya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara.
Di Pulau Damer, Kabupaten MBD, tiga penyintas disabilitas mendapatkan bantuan, dengan satu orang menerima tongkat ketiak dan dua lainnya menerima santunan. Sedangkan di Pulau Metimarang, kabupaten yang sama, dua orang disabilitas mendapatkan bantuan, satu dengan tongkat ketiak dan satu dengan tongkat jalan serta santunan.
Di Pulau Nuhu Yut, Kabupaten Maluku Tenggara, dua orang mendapatkan tongkat bantu jalan dan santunan, sementara tiga orang lainnya menerima santunan. Kondisi penyintas disabilitas di daerah ini, kata dia, sangat memprihatinkan dan mirip dengan daerah lainnya.
Dwi mengungkapkan, bantuan dari pemerintah sering kali tidak merata dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki koneksi dengan "orang dalam". Banyak penyintas disabilitas yang merasa diabaikan oleh pemerintah.
Dwi juga menghadapi pertanyaan dari masyarakat mengenai sumber dana yang digunakan untuk membantu penyintas disabilitas. Dalam situasi ini, ia merasa kesal karena integritasnya dipertanyakan.
“Saya tegaskan bahwa tidak menerima donasi, dan semua bantuan yang diberikan berasal dari dana pribadi. Saya menjual aset pribadi, termasuk barang-barang koleksi, untuk mendanai misi kemanusiaan saya,” ungkapnya.
Misi Kemanusiaan di Maluku
Dwi menjelaskan bahwa misi kemanusiaannya di Maluku dimulai pada tahun 2015 dengan perjalanan ke Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah. Fokus utamanya adalah membantu penyintas disabilitas.
Sejak itu, ia terus berkeliling Maluku, memberikan bantuan dan mendirikan Clerry Cleffy Institute (CCI) pada tahun 2016 di Ambon. CCI bergerak di bidang psikologi dan kemanusiaan, khususnya untuk anak-anak, remaja, dan perempuan.
CCI didirikan untuk mengenang almarhum suami Dwi, Clerry Cleffy Mailuhu, dan bergerak dengan dana pribadi tanpa membuka donasi. Hingga kini, CCI telah memberikan pelayanan di 11 kabupaten di Maluku dengan total dana sekitar Rp5,3 miliar.
"Hingga Mei 2024, santunan yang sudah diberikan untuk disabilitas marjinal di Maluku sebanyak 661 orang. Lalu kursi roda ada 88 buah, tongkat sekitar 110 buah, modal usaha 99 disabilitas dan modal usaha perempuan marjinal sebanyak 36 orang. Sedangkan total dana yang saya kucurkan untuk misi kemausiaan ini sampai tahun ini mendekati Rp5,3 miliar," bebernya.
Dwi menuturkan bahwa perjalanan keliling Maluku membuka matanya tentang banyaknya anak-anak disabilitas yang membutuhkan bantuan.
Ia menekankan bahwa kondisi anak-anak disabilitas di pulau-pulau kecil Maluku sangat memprihatinkan, terutama dalam hal pendidikan. Banyak dari mereka tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah terkait hak-hak mereka sebagai penyintas disabilitas.
Dwi berharap pemerintah bisa hadir dan memberikan perhatian kepada penyintas disabilitas di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Maluku. Ia misalnya sangat terkejut melihat keluarga penyintas disabilitas, yang berebutan mendapatkan tongkat bantu jalan gratis di PPKT Pulau Masela. Pesannya jelas, negara harus hadir dan memberikan hak-hak bagi disabilitas di PPKT Maluku.
Tidak berlebihan banyak warga menyebut Dwi sebagai sosok inspiratif, yang menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan cinta untuk kemanusiaan, banyak hal bisa dilakukan meski tanpa dukungan pemerintah.
Melalui Clerry Cleffy Institute, ia terus berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi penyintas disabilitas di Maluku.
Meski begitu, dukungan dan perhatian dari pemerintah, tentu sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak penyintas disabilitas terpenuhi, terutama di daerah-daerah terpencil seperti PPKT Maluku.(Tiara Salampessy)
